Wapres Minta Tindaklanjuti Kontroversi Al-Zaytun, Kemenag : Kewenangan Hukum Agama Ada di Ormas Islam

JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta agar Menkopolhukam dan Kementerian Agama menindaklanjuti kontroversi yang ada di Pondok Pesantren Al-aytun, Indramayu. Pemerintah harus turun tangan bila hasil kajian menunjukan benar ada penyimpangan yang terjadi di pondok pesantren tersebut.

“Setelah kita kaji bahwa itu memang sudah ada penyimpangan, kemudian tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polhukam dengan juga Kementerian Agama saya minta ditindaklajuti,” kata Ma’ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Bacaan Lainnya

Ma’ruf mengatakan pemerintah tidak akan tinggal diam dengan kontroversi yang ditimbulkan ponpes Al-Zaytun. Bahkan akan mempertimbangkan pandangan dari bebgai organisasi Islam terkiait kontroversi yang ditimbulkan pimpinan pesantren terbesar di Indramayu itu.

“Nanti kalau sudah pandangan-pandangan dari, saya dengar sudaH dari NU Jawa Barat, dari Persis ya, kemudian dari MUI, nanti saya minta nanti untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam,” kata Ma’ruf.

Merespons hal itu, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi mengatakan, bahwa Kemenag selaku pembina instansi pesantren akan melakukan klarifikasi terlebih dulu terkait hal itu. “Kita akan tabayyun, kita tidak boleh menghakimi sesuatu sebelum tabayyun,” ujar Zainut dalam keterangan tertulisnya.

Wamenag mengimbau, semua pihak untuk mengedepankan semangat persaudaraan, musyawarah dan saling menasihati dengan dasar kebenaran dan kesabaran untuk mencari solusi yang paling maslahat.

“Saya mengharapkan semua pihak bisa duduk bersama, mencari solusi terbaik, mendahulukan tabayun dan husnudzan, tidak saling mengeluarkan pernyataan yang saling menyerang di ruang publik yang dapat membuat suasana semakin gaduh,” ucap dia.

Kementerian Agama, lanjut Wamenag, tidak memiliki hak untuk menghakimi sebuah pesantren itu mengajarkan ajaran sesat atau menyimpang. Sebab, hal itu menyangkut ranah hukum agama (syar’i) yang menjadi kewenangan dari ormas Islam seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya.

Menurut Wamenag, ormas Islam beserta dengan pihak Pesantren Al Zaitun dapat segera duduk bersama untuk melakukan dialog dan tabayun terkait tuduhan adanya pemahaman ajaran agama yang tidak benar.

“Saya juga minta pesantren Al Zaitun untuk lebih terbuka dan kooperatif dalam melakukan komunikasi dan dialog dengan para ormas Islam agar semuanya menjadi terang dan tidak ada fitnah atau dugaan yang menyimpang,” ucap Wamenag.

“Kementerian agama bersedia memfasilitasi pertemuan antara Ponpes Al Zaitun dengan Pimpinan ormas-ormas Islam,” kata Zainut. (**)

 

Pos terkait