Wacana Pilkada Ditunda, Ramai-ramai “Sentil” Bagja

JAKARTA – Usulan ditundanya Pilkada oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menimbulkan kritik dari berbagai kalangan. Misalnya saja, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, menyebut usulan tersebut berbahaya karena akan memperpanjang masa jabatan penjabat (pj) gubernur, bupati, dan wali kota.

Dari kalangan pemerhati pemilu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti Bagja berpikir terlalu kejauhan. Seharusnya Bagja fokus mengurus persoalan yang ada di depan mata terlebih dahulu seperti bertebarnya baliho partai dan caleg sebelum masa kampanye dan praktik politik uang di tempat ibadah.

Bacaan Lainnya

Adapun Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengaku belum memahami landasan Bagja mengusulkan penundaan. Hasyim sendiri ingin hari pencoblosan pilkada dipercepat menjadi September 2024.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja enggan memberikan penjelasan lebih lanjut soal usulannya membahas opsi penundaan Pilkada Serentak 2024. Opsi tersebut sebelumnya dikritik banyak kalangan.

“Untuk persoalan itu (opsi tunda pilkada) dibahas dalam rapat tertutup, sehingga saya tidak bisa komen,” kata Bagja kepada wartawan usai menghadiri acara peluncuran kampanye ‘Hajar Serangan Fajar’ di Kantor Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Bagja mengatakan, usulan untuk membahas opsi penundaan pilkada itu bukan usulan resmi lembaganya. Usulan tersebut hanya sebatas bahasan diskusi dalam forum kementerian/lembaga bersama Kantor Staf Presiden (KSP). (**)

 

Pos terkait