Surati Pemdes Mekarsari, LSM Penjara Pertanyakan Realisasi DD Tahun 2022 Diduga Banyak Kejanggalan

KABUPATEN BOGOR – Pemerintah Pusat terus mengupayakan peningkatan kualitas atau mutu desa dengan melalui program peningkatan infrastruktur serta sarana desa yang termuat dari Dana Desa (DD).

Tapi dalam kenyataanya, dalam program pemerintah pusat kepada pemerintah desa diduga banyak yang disalahgunakan guna kepentingan pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini salah satu contohnya yang terjadi di Desa Mekarsari kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber diantaranya Ketua LSM Penjara DPC Kabupaten Bogor, mengatakan pihaknya telah berkirim surat kepada Pemdes Mekarsari mempertanyakan Realisasi Dana Desa Tahun 2022 hingga tahun 2023 tahap 1 dan 2 titik dimana dan realisasi seperti apa, termasuk Program Ketahanan Pangan Tahun 2022.

“Kami sudah menyurati Pemerintah Desa dan kami sudah mendapatkan jawaban tapi belum seluruhnya kami dapat penjelasan,” ujar Romi Sikumbang Ketua DPC LSM Penjara.

Menurutnya, Pemdes Mekarsari saat dikonfirmasi langsung menyampaikan bahwa ada beberapa realisasinya DD khususnya ketahanan pangan tidak maksimal dan itu suatu bahan pelajaran kedepan sehingga tidak terjadi jadi lagi.

“Dalam Keterangan Pemdes melalui Sekdes bahwa ada program yang tidak maksimal yaitu Program ketahanan pangan yang saat itu direalisasikan tapi usai direalisasikan tidak dikontrol sehingga program tersebut amburadul tak sesuai harapan Pemerintah pusat yang notabene untuk harus tepat sasaran dan menjadi lumbung pangan desa,” ujarnya pada Senin (25/09/2023).

Lanjutnya, semua kegiatan fisik maupun yang sifatnya bantuan langsung untuk masyarakat kurang adanya ke trasparanan, dan kami banyak dapat laporan dari warga Mekarsari sendiri sehingga menimbulkan banyak pertanyaan buat masyarakat.

“Kami banyak dapat laporan dari warga soal realisasi baik yang sifatnya pembangunan ataupun bantuan sosial dan lain sebagainya yang tidak diketahui masyarakat, tegasnya.

Romi meminta Pemkab Bogor khusus Inspektorat harus benar teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap pemdes Mekarsari, jika perlu kami meminta inspektorat periksa ulang dan kami saksikan biar jelas realisasi anggaran tersebut benar dan tepat sasaran.

“Inspektorat harus teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap pemdes, jika perlu libatkan kami LSM karena kami khawatir Pemdes Dan Inspektorat main mata,” katanya.

Untuk diketahui bahwa dalam PMK No 201 tahun 2022 yang mengatur pengelolaan Dana Desa mengamanatkan agar para kepala desa mengalokasikan Dana Desa minimal 20 persen untuk program ketahanan pangan dan Hewani temasuk lumbung Pangan Desa.

Reporter : Indriyani

Pos terkait