Pengamat Hukum Zaid Shibghatallah, S.H Dukung Adanya Sekretariat Saber Pungli

KABUPATEN BEKASI – Advokat dan Pengamat Hukum Zaid Shibghatallah, S.H mendukung Pemkab Bekasi membangun kantor sekretariat satgas Saber Pungli. Dengan adanya kantor sekretariat tersebut dinilai dapat memaksimalkan peran Satgas Saber Pungli dalam memberantas pungli di Kabupaten Bekasi.

“Kami melihat langkah Pemkab membangun Kantor Satgas Saber Pungli ini bagus dan bisa menjadi bukti akan keseriusan Pemkab Bekasi memberantas pungli yang diduga terjadi pada beberapa Lembaga, instansi dan lainnya,” kata Zaid Shibghatallah pada Sabut (18/11/2023).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, dengan adanya sekretariat akan memudahkan koordinasi antar tim saber pungli dalam memaksimalkan kinerja pemberantasan pungli. Apalagi praktek Pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan begitu, perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

“Dan mudah-mudahan dengan adanya sekretariat tim Saber Pungli ini juga menjadikan Kabupaten Bekasi pilot project keseriuan wilayah Kabupaten/kota di Jawa Barat dalam memberantas Pungli,” katanya.

Sebelumnya, Pemkab Bekasi mendukung peningkatan tata kelola organisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) di Kabupaten Bekasi dengan mempersiapkan kantor sekretariat Satgas Saber Pungli dalam waktu dekat ini.

Hal tersebut diungkapkan Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Satgas Saber Pungli tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, dengan tema Memperkuat Tata Kelola Organisasi UPP Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat Sebagai Rujukan Nasional di Hotel Holiday Inn, Jababeka Cikarang, Rabu (08/11/23).

“Dari hasil evaluasi Saber Pungli Jabar, sebenarnya dari sisi kinerja kita sudah tinggi. Tetapi untuk kelengkapan untuk UPP itu adalah belum ada kantor khusus sekretariat tetapnya untuk tim saber ini bisa bekerja dan berkordinasi, oleh karena itu sedang kami siapkan dalam anggaran perubahan ini. Mudah-muidahan akhir tahun sudah siap dan mulai tahun depan Tim Saber Punglinya sudah punya kantor tetap,” jelas Dani.

Dani menjelaskan, Kabupaten Bekasi dalam hal ini mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah Rakorda Saber Pungli se- Jawa Barat. Sehingga hal itu diharapkan dapat menjadi semangat dan energi tambahan untuk dapat meningkatkan kinerja bagi tim Saber Pungli di Kabupaten Bekasi.

“Jadi nanti dengan adanya kantor sekretariat ini Tim UPP ini bisa melakukan pelayanan konsultasi, pencegahan maupun yang sifatnya penindakan. Jadi setiap laporan masyarakat nanti bisa langsung ditindak lajuti,” katanya.

Sebagai kepala daerah, tentu dirinya sangat mengecam tindakan pungli di Kabupaten Bekasi. Pemberatasan terhadap pungutan liar harus dilakukan meskipun dari segi nominal dirasa cukup kecil, namun apabila terjadi terus menerus maka akan merugikan masyarakat dan menimbulkan ketidak efisienan dari sisi ekonomi, biaya dan juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Unit Saber Pungli Kabupaten Bekasi sudah banyak aktivitas yang kami lakukan, di antaranya adalah Pokja Pencegahan telah malaksanakan 100 kegiatan sosialisasi saber pungli sejak Januari hingga November ini yang dilaksanakan pada perangkat daerah, kecamatan, desa dan sekolah saat PPDB,” jelasnya.

Kemudian, sambungnya, dari Pokja Penindakan telah dilakukan sebanyak 40 penindakan pada bidang perparkiran, pungli truk tanah yang sempat viral, juga pungli pada TPA Burangkeng dan pungli saat pelaksanaan PPDB yang telah ditangani.

“Yang terakhir dalam Pokja Intelejen telah dilaksanakan sebanyak 31 kegiatan pendidik pungli,” tambahnya.

Cepatnya penindakan kasus pungli yang terjadi di Kabupaten Bekasi merupakan sebuah upaya dalam memnjaga integritas pemerintah daerah di mata masyarakat. Tentunya, komitmennya memberantas aksi-aksi pungutan liar di Kabupaten Bekasi.

“Tingkat kepercayaan masyarakat itu akan mendorong tingkat partisipasi, kalau kepercayaan rendah masyarakat akan sulit berpartisipasi. Kalau tinggi mereka bisa diajak dan diarahkan sehingga pembangunan juga bisa lebih cepat,” ujarnya. (**)

 

Pos terkait