Kejari Cibinong Dinilai Lelet Pemeriksaan Kades Sindangsari

BOGOR – Penangan  pemeriksaan  Kepala Desa Singasari Kecamatan Jonggol oleh Aparat Penegak Hukum (APH) oleh Kejaksaan Negeri Cibinong dan Polres Bogor di nilai lambat. Pasalnya kepala desa Singasari Kecamatan Jonggol hingga kini belum ada kepastian hukum.

Romi Sikumbang Ketua DPC LSM Pemerhati Kinerja Aparatur Negara (Penjara) menyampaikan pihak akan mendatangi kejaksaan Negeri Cibinong dan Polres Bogor untuk menanyakan dan juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengumumkan pada masyarakat tentang perkembangan dugaan kasus penyalahgunaan anggaran kepala desa Singasari Kecamatan Jonggol.

Bacaan Lainnya

“Kami akan datangi APH untuk meminta penjelasan dan mendesak agar proses hukum kades Singasari diumumkan pada publik, agar masyarakat bisa mengetahui sudah sejauh mana proses pemeriksaan dan kapan akan ditetapkan jadi tersangka,”ucapnya kepada wartawan. Kamis (1/12/2023)

Dirinya juga akan mendorong Kejaksaan untuk memeriksa oknum pejabat dikecamatan Jonggol yang patut diduga ada keterlibatan, dan meminta kepada Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan juga anggota legislatif untuk turut serta mengawasi dengan ketat kepala desa dalam mengelola anggaran baik Dana Desa (DD) maupun Samisade (Satu Miliar Satu Desa).

“Kami akan mendorong Kejaksaan juga periksa oknum pejabat dikecamatan Jonggol, dengan adanya Kepala Desa  dikecamatan Jonggol yang diperiksa ini, Patut diduga ada keterlibatan oknum pejabat dikecamatan Jonggol, dan meminta diawasi dengan ketat, karena Kepala Desa sudah tak bisa mengelola anggaran desa dengan baik, kejadian ini harus ada langkah serius untuk mengantisipasi masalah ini, terlebih sudah ada beberapa kepala desa dikabupaten Bogor yang dipenjara karena penyalagunaan anggaran,” ujarnya.

Romi menyebut adanya kejadian ini Kepala Desa di Kabupaten Bogor seakan-akan menjadi korban karena kurangnya pengawasan secara ketat baik oleh Kecamatan dan juga Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Pengawasan dari kecamatan dan Pemkab Bogor sekarang sangat kurang, kepala desa jadi korban dan hal ini menunjukkan bahwa lemahnya pembinaan,” katanya

Romi yang juga Aktivis sosial berharap agar Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengevaluasi Kinerja Para Kepala Desa dengan bekerja sama dengan Inspektorat, Aparat Penegak Hukum (APH) dan dengan melibatkan semua unsur masyarakat.

“Saya harap kejadian ini dievaluasi, karena banyak masalah yang terjadi didesa, Pemerintah kabupaten bogor harus ketat mengawasi kinerja kepala Desa, Jika pengawasannya ketat, kepala desa juga akan pikir 1000 kali untuk melakukan penyelewengan anggaran,” tukasnya.

Reporter : Indriyani

Pos terkait