Proyek Revitalisasi Ruang Kelas SMPN 01 Gunung Putri Diduga Langgar K3

BOGOR – Proyek revalisasi ruang kelas SMP Negeri 01 Gunung Putri yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 2.203.424.000 (Dua milyar Dua Ratus Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), Dinilai melanggar aturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). padahal proyek revitalisasi tersebut di nilai tidak mengindahkan kecelakaan kerja K3.

Pekerjaan dikerjakan oleh pelaksana CV.Tritunggal Sejahtera dengan konsultan pengawas CV Samudra Hayati dengan pelaksanaan 80 hari kalender. Mulai tanggal  03 oktober 2023 s/d 22 Desember 2023 berdasarkan hasil investigasi awak media yang di lakukan di lapangan pada tanggal 30/11/2023.

Bacaan Lainnya

Menurut PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, perusahaan harus melakukan HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control) yang meliputi identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko dalam penerapan SMK3.

Risiko atau bahaya yang sudah diidentifikasi dan dilakukan penilaian memerlukan langkah pengendalian untuk menurunkan tingkat risiko atau bahaya. Hierarki pengendalian risiko atau bahaya terdiri dari eliminasi, substitusi, rekayasa teknologi, pengendalian administratif, dan penggunaan alat pelindung diri (APD).

Pengendalian risiko atau bahaya, pemasangan rambu K3 termasuk dalam pengendalian administratif.

Pada UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 14 huruf (b) juga disebutkan bahwa pengurus diwajibkan memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja.

Hasil investigasi media ( kamis 30/11/2023) di lokasi pekerja masih tidak/ abaikan menggunakan APD padahal peringatan sudah terpasang jelas, di depan proyek untuk K3 nya tetapi pekerja dan pengawasan di lokasi tidak menegur atau memberikan sangsi kepada pekerja padahal itu untuk keselamatan diri apalagi spanduk K3 terpampang jelas.

Kepada dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor lebih intens untuk memberikan pengawasan atau menegur perusahaan atau kontraktor yang mengabaikan K 3 dan untuk dinas pendidikan kabupaten bogor harap lebih berperan aktif dalam pengawasan.

Segera menindaklanjuti setiap pemberitaan dari rekan media dan melakukan tindakan tegas karena K3 menyangkut nyawa manusia. ( Yadi/Indri)

Pos terkait